Kamis, 20 September 2018


SEBANYAK 90 lapak pedagang di Jalan Barata Jaya di depan Hotel Narita dibongkar oleh Tim Gabungan Satpol-PP Surabaya dan Pemprov Jatim, Kamis (20/9).

Saat pembongkaran dilakukan, Jalan Barata Jaya sempat ditutup. Akibatnya, terjadi penumpukan kendaraan di Perempatan Panjang Jiwo dan menyebabkan kepadatan lalu lintas di Jalan Jagir.

Pembongkaran 90 stan ini berlangsung sejak pagi tadi. Setidaknya ada dua kendaraan berat milik Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya yang dikerahkan ke lokasi.

Pembongkaran ini dilakukan atas permintaan penertiban Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas kepada Satpol-PP Provinsi Jawa Timur.

Budi Santosa Kepala Satpol-PP Provinsi Jawa Timur mengatakan, lapak pedagang di Jalan Barata Jaya ini melanggar sempadan sungai yang termuat di peraturan kementrian.

"BBWS berkoordinasi dengan Dinas PU Cipta Karya lalu meminta bantuan kami supaya ada penertiban. Ini pelanggaran sempadan sungai. Baik itu jarak danau atau sungai berapa meter dari sempadan jalan itu harus ada. Harus ditertibkan," ujarnya.

Dia mengklaim, Satpol-PP sudah memberikan sosialisasi dan peringatan hingga surat peringatan ke tiga kepada penghuni, agar segera mengosongkan bangunan.

Satpol-PP Jatim lantas berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, pihak perhubungan, serta dengan OPD terkait Pemkot Surabaya.

"Pemerintah ini kan tugasnya menegakkan perda dan melayani publik. Kalau ini dibuat taman sama Bu Risma, income per kapita saya yakin akan meningkat. Justru akan banyak inovasi ekonomi kreatif ke depan," katanya.

Meski demikian dia mengaku tidak bisa memastikan akan dijadikan apa lahan tempat lapak pedagang yang dibongkar ini oleh Pemkot Surabaya.

Bagus Supriyadi Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kota Surabaya mengatakan, penertiban ini untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.

Setelah ini, kata dia, lahan bekas lapak pedagang akan diserahkan pemanfaatannya kepada organisasi perangkat daerah terkait di Pemkot Surabaya.

"Kami kembalikan lagi kepada OPD terkait untuk dimanfaatkan sesuai program kota. Bisa saja dijadikan taman atau RTH," ujarnya.

Menurut Bagus, pada saat sosialisasi memang sempat terjadi perlawanan pihak paguyuban pedagang. Tapi jajarannya sudah melakukan pendekatan secara humanis.

"Kami sudah sosialisasikan sebekumi supaya mereka bisa mencari tempat yang lain, karena yang di sini ini rata-rata untuk dagang tidak ada untuk tempat tinggal," ujarnya.

Warsono Ketua Paguyuban Pedagang di Jalan Barata Jaya mengatakan, pembongkaran lapak pedagang ini adalah kejahatan HAM karena lahan ini menurutnya tidak termasuk sempadan sungai maupun sempadan jalan.

"Ini sama saja pemeirntah tidak mengakui dan menghargai hak-hak konstitusi setiap warga negara. Karena tidak ada solusi. Ini pembongkaran paksa. Padahal lebih dari 20 tahun pedagang berjualan di sini," ujarnya.

Karena tidak termasuk sempadan sungai, karena menurutnya berada lebih dari 10 meter dari bibir sungai, tanah ini termasuk sebagai tanah negara bebas.

"Artinya ini tanah negara yang belum bertuan. Seharusnya boleh dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas ekonomi sesuai Undang-Undang Dasar, bahwa negara memfasilitasi warganya untuk melakukan aktivitas ekonomi," ujarnya.

Dia menyatakan, paguyuban pedagang sudah bersurat kepada Pemerintah Kota Surabaya namun tidak ada tanggapan. Dia juga menanyakan ganti rugi atas pembongkaran ini.

"Siapa yang ganti rugi ini? Ekonomi mereka (pedagang) terbunuh. Siapa yang harus mengganti rugi? Seharusnya, ya, negara," katanya.



Info dan foto: www.suarasurabaya.net.
Editor: Dodo.

0 komentar:

Posting Komentar