Rabu, 07 Maret 2018

WAHANA Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh menemukan 85 persen hutan Mangrove di Aceh Tamiang dalam kondisi rusak akibat aktivitas ilegal seperti perambahan dan ilegal logging.

Secara geografis, kawasan hutan Mangrove berada di Kecamatan Seuruway, Bendahara, Banda Mulia, serta Manyak Payed.

Luas kawasan hutan pesisir Mangrove di Aceh Tamiang seluas 24.013,5 Ha, mencakup Hutan Lindung 109,24 Ha, serta Hutan Produksi 18.904,26 Ha. Dari total luas tersebut.

Walhi menemukan perambahan dilakukan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit serta pembangunan tambak. Sedangkan hasil ilegal logging dijadikan sebagai bahan baku arang. 

"Aktivitas ilegal logging sebagian besarnya dibiayai oleh pemilik dapur arang, jumlah dapur arang saat ini mencapai lebih 200 unit, dan secara umum diindikasikan tidak memiliki izin," ujar Direktur WALHI Aceh Muhammad Nur.
 
Selain dampak abrasi, M Nur menambahkan, perambahan dan kegiatan ilegal loging tersebut menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem pesisir yang merupakan dampak terbesar, parahnya vegetasi yang tersisa hanya jenis Mangrove Api –api. 

"Ini juga mengakibatkan terganggunya habitat satwa seperti burung Rangkong, burung Cucur Hujan, burung Leci, dan beberapa jenis satwa lainnya juga ikut terancam dengan aktivitas ilegal tersebut," ujarnya.
 
Muhammad Nur menambahkan aktivitas ilegal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

"Terlebih, masyarakat mengakui oknum pemerintah ikut terlibat dan memiliki usaha dapaur arang di lokasi," ujarnya.
 
WALHI Aceh telah melakukan diskusi kasus pada 7 Maret 2018 dengan menghadirkan berbagai pihak dari unsur pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat sipil peduli lingkungan untuk membahas persoalan tersebut.
 
Berdasarkan temuan di atas, WALHI Aceh mendesak DLHK melalui KPH III untuk melakukan penertiban secara menyeluruh dan melakukan rehabilitasi fungsi kawasan yang rusak. 

"Begitu pula halnya kepada lembaga Penegak Hukum dalam hal ini Polres Aceh Tamiang untuk melakukan penindakan terhadap aktor – aktor yang terlibat dalam aktifitas perambahan dan ilegal logging," katanya.

"Pemerintah Aceh Tamiang dan Pemerintah Provinsi juga diharapkan untuk dapat memfasilitasi ekonomi alternatif kepada masyarakat yang selama ini bergantung hidup pada kegiatan ilegal tersebut. Memungkinkan juga dilakukan dengan memfasilitasi pembentukan Perhutanan Sosial kepada masyarakat," ujarnya lagi.




Info dan foto: www.mediaaceh.co.
Editor: Adit. 

0 komentar:

Posting Komentar