Jumat, 09 Februari 2018

MAHASISWA yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan, Jawa Timur terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat berunjuk rasa menolak kebijakan impor garam di Gedung DPRD setempat di Jl Kabupaten 107.

Bentrok tersebut dipicu akibat tuntutan mahasiswa yang tidak diindahkan, khususnya untuk menghadirkan empat instansi terkait yang berhubungan dengan persoalan impor garam. 

Meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayajan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP).

"Dalam surat pemberitahuan kami sudah menyampaikan agar Komisi II DPRD Pamekasan juga mengundang empat instansi lain, tapi sayang mereka justru tidak hadir. Terlebih para anggota dewan juga bertele-tele dengan persoalan ini," kata salah satu orator aksi Muhammad Abror, Jum'at (9/2).

Kondisi tersebut sontak membuat massa tidak terima, mereka pun berusaha masuk dan menerobos pagar hidup yang terdiri dari aparat kepolisian. 

Sebab hingga bentrok pun terjadi antar kedua elemen berbeda, serta mengakibatkan Ketua PC PMII Pamekasan Moh Fadil harus mendapatkan perawatan intensif. "Memang sempat bentrok dan mengakibatkan ketua kami harus dilarikan ke rumah sakit, informasinya dari pihak keamanan juga ada yang mengalami luka akibat bentrok. Tapi kami berharap hal ini sama-sama menjadi pembelajaran," ungkapnya.

Hanya saja bentrok berhasil diredam setelah kedua belah pihak menemukan jalan terbaik, yakni para anggota dewan khususnya perwakilan Komisi II DPRD Pamekasan. 

Bahkan massa menyampaikan aspirasi mereka seputar penolakan kebijakan impor garam kepada para wakil rakyat. Dalam kesempatan itu, mahasiswa juga meminta wakil rakyat untuk menandatangani pakta integritas seputar dukungan penolakan terhadap impor garam. Terlebih terdapat salah satu perusahaan di Pamekasan yang terlibat dalam proses impor garam.




Info dan foto: www.beritajatim.com.
Editor: Adit.


0 komentar:

Posting Komentar