Selasa, 07 November 2017


RIBUAN pohon karet milik PTPN XII di Kebun Pancursari, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupatèn Malang dibakar orang tak dikenal. 

Pembakaran disertai perusakan ini, membuat kondisi kebun karet ditempat ini cukup memprihatinkan.

Akibat kejadian ini, kerugian yang dialami PTPN XII Kebun Pancursari mencapai Rp 5,7 miliar.

Informasi yang diterima, sebanyak 16.721 pohon karet berumur 2 tahun hingga usia 7 tahun, dibakar habis. 

Tegakkan pohon karet di kawasan afdeling SK/SM Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, kondisinya cukup mengenaskan. 

Diduga, aksi pembakaran dan perusakan buntut dari permasalahan berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) lahan beberapa tahun lalu.

Padahal, perusahan negara dibawah pengelolaan Meneg BUMN ini sudah terbit surat HGU No.2/Tegalrejo dengan SK.17/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 14 April 2015 dan telah diterbitkan sertifikat perpanjangan jangka waktu HGU oleh kantor pertanahan Kabupaten Malang tanggal 9-Juni 2015 dengan masa perpanjangan hingga tahun 2037 mendatang. 

Manajer PTPN XII Kebun Pancursari, Hendrianto, Selasa (7/11/2017) menjelaskan, konflik lahan di perusahaan negara yang dia kelola itu semakin hari kian berkepanjangan. Hal itu disebabkan lambannya proses hukum yang berlarut-larut dan belum ada tindakan serta pencegahan efektif dari pihak Polres Malang. 

"Baru-baru ini kami menerima laporan dari Petugas Keamanan (PK) wilayah afdeling Bumirejo, bahwa sekelompok warga ancam menduduki lahan seluas sekitar 22 hektar tanaman cengkeh. Sekelompok orang yang namanya sudah terditeksi itu mengancam akan duduki lahan dan  merusak tanam sengon disekitar," tegas Hendrianto. 

Kata Hendri, kejadian ini dampak dari lambannya proses hukum seperti yang terjadi sebelumnya, penjarahan serta perusakan aset negara akan melebar. 
Hendri melanjutkan, kasus serupa juga sering dia jumpai di perusahaan lain milik negara. Misalnya Perhutani. 
Namun, sekecil apapun tanaman kayu milik Perhutani yang di jarah, langsung dapat penanganan hukum dari pihak yang berwenang.

"Anehnya kenapa ketika terjadi perusakan di lahan PTPN yang sama-sama aset negara, penanganan hukumnya justru berlarut-larut," sesal Hendri.

Ia melanjutkan, setiap orang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana diatur dalam dalam pasal 107 UU no 39 tahun 2014 tentang perkebunan, ada sangsi hukumnya. 

"Tetapi sebagian laporan kami mulai ditindak lanjuti oleh pihak Polres Malang. Hari ini jajaran Reskrim Polres Malang melakukan olah TKP ke lokasi pembakaran pohon karet. Kami berharap penanganan hukum tentang kasus aset negara ini segera terselesaikan," beber Hendri.

Masih kata Hendri, pihaknya  pernah melaporkan ke Polda Jatim tanggal (5/9/2017) lalu. 

Dimana seseorang bernama Misman dan kawan-kawanya yang tercatat warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, terkait dugaan tindak pidana pengerusakan dan pembakaran tanaman karet dengan TandaBukti Lapor (TBL) 1091/IX/2017/UM/Jatim pada 11 September 2017,  dilempar ke Polres Malang. PTPN XII Kebun Pancursari juga pernah melaporkan Ari Ismanto selaku Kades Tegalrejo. 

Kades Ari Ismanto dalam laporanya, diduga melakukan kegiatan melawan hukum dengan memperluas areal tanah yang diduduki secara ilegal seluas 14,05 hektar dengan STPL Nomor:305/VIII/2017/Jatim/Res Malang dengan taksiran kerugian sebesar Rp 224 juta lebih. 

Tak berhenti sampai disitu, Kades Ari juga melakukan tindak pidana dengan menyuruh orang lain untuk melakukan ancaman kekerasan. Kejadian tersebut juga sudah di laporkan ke Polda Jatim dengan TBL/1070/VIII/2017/UM/Jatim.

Nah, laporan berikutnya masih dilakukan Ari perihal tindak pidana pencurian di areal KSU Kebun Pancursari Afdeling SK/SKM dan Afdeling Bumirejo dengan nilai kerugian sebesar Rp.985 juta lebih. 
Kasus tersebut juga dilaporkan ke Polda Jatim pada tanggal 11 September 2017 lalu dan  dilimpahkan ke Polres Malang. 

Khawatir penguasaan dan pengerusakan aset Kebun Pancursari semakin meluas, pada tanggal 10 Agustus 2017 lalu,  PTPN XII Kebun Pancursari akhirnya berkirim surat ke Polres Malang dan menyampaikan rencana melakukan penghentian paksa pencabutan tanaman liar yang didukung oleh Serikat Pekerja Perkebunan PTPN XII dengan kekuatan 1000 orang.

"Sesuai surat nomor PSR/X/275/2017, selanjutnya sesuai surat B/1970/VIII/2017/Bag Ops tanggal 23 Agustus 2017 perihal penundaan tanaman liar," Hendri mengakhiri. 




Info dan foto: www.beritajatim.com.
Editor: Ibnu.


0 komentar:

Posting Komentar