Jumat, 27 Oktober 2017


GERAKAN Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang, Banten mengepung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Gedung Bupati Pandeglang. Mereka menutut DPUPR dan pemerintah setempat menindak tegas para pengusaha nakal.

Pasalnya, banyak pengusaha nakal yang tidak maksimal dalam mengerjakan pembangunan serta banyak dari pembangunan mangkrak, asal-asalan dan tidak jelas. Massa juga menuding Pemkab Pandeglang dan PUPR seolah tidak berpihak kepada masyarakat dan terkesan melindungi para pengusaha.

"Jika pembangunan terus seperti ini, maka Pandeglang tidak akan maju, akan terus menyandang status tertinggal, DPUPR jangan jadi banci, jika ada pengusaha nakal, langsung blacklist saja," teriak Kordinator Aksi, Tb Muhamad Afandi disela-sela aksi, Jumat (27/10).

Selain itu fungsi kontrol Komisi III DPRD Pandeglang dan Konsultan pengawas patut dipertanyakan, banyak pekerjaan yang mangkrak tak pernah di tindak lanjuti oleh mereka.

"Kami menduga ada kongkalikong, antara plaksana pekerjaan, DPUPR dan Komisi tiga, penegak hukum harus turun tangan jika di kemudian hari tercium aroma KKN," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD GMNI Pandeglang, Tb A Indra menambahkan, agar Pemkab Pandeglang, menjalankam amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

"Bupati Irna, jangan kayak orang bingung, dan jangan banyak alasan dengan anggaran terbatas, jika anggaran yang ada saja tidak mampuh di kelola dengan baik, majukan daerah kami dari ketertinggalan," geramnya. 




Info dan foto: www.bantennews.co.id.
Editor: Adit.


0 komentar:

Posting Komentar