Senin, 23 Oktober 2017


MULAI tanggal 1 Nopember 2017, akan diberlakukan aturan baru tentang taksi yang merupakan revisi Peraturna Menteri (Permen) 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek atau taksi online.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telan selesai melakukan revisi aturan taksi onilie, beberapa perubahan pasca putusan Mahkamah Agung yakni tentang batasan trayek yang tidak boleh melebihi jangkauan provinsi lain atau kuota, pemasangan stiker di kaca mobil dan samping kanan dan kiri kendaraan.

Direktur Angkutan dan Multi Moda Kemenhub Cucu Mulyana mencontohkan, jika ada taksi online dengan nopol B (Jakarta) dan di Bogor, Bekasi (Jawa Barat) atau di Jawa Tengah, maka hal itu sebuah pelanggaran.

"Yang sekarang taksi online dibatasi kuotanya. Tidak bisa liar bebas beroperasi tanpa batas," kata Cucu, Minggu (22/10).

Kendaraan atau mobil yang digunakan taksi online juga wajib menyertakan nomor telepon yang bisa dihubungi serta berlakunya tarif batas atas dan bawah yang hampir sama dengan taksi konvensional.

Cucu menambahkan setiap taksi online yang beroperasi harus berbadan hukum atau tergabung dalam koperasi, minimal 5 unit kendaraan. "Kalau punya satu mobil maka harus bergabung ke badan hukum atau koperasi serta adanya bukti kepemilikan PKB dan STNK boleh atas nama perorangan jika sudah masuk badan hukum atau koperasi," jelasnya.

Taksi online juga wajib melakukan uji kir. Kecuali kendaraan baru yang usianya dibawah 1 tahun usia pembelian. Kemenhub kembali melakukan revisi soal taksi online lantaran Mahkamah Agung (MA) telah mencabut 14 poin dalam Peraturan Menteri yang digugat dalam uji materi.

MA menganggap ada beberapa aturan yang bertentangan dengan UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta UU LLAJ.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo menambahkan, 14 poin yang telah dihapuskan oleh MA diatur kembali pada revisi ini karena sesuai dengan dialog publik penyusunan revisi PM 26/2017 pihaknya mendapatkan masukan bahwa pemerintah harus aktif melindungi persaingan usaha.

Ada sembilan poin yang diatur dalam revisi PM 26 Tahun 2017. Mulai dengan argometer, tarif, wilayah operasi, kuota dan perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal lima kendaraan, bukti kepemilikikan kendaraan bermotor domisili tanda nomor kendaraan bermotor, sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), dan peran aplikator. Rancanganya akan diberlakukan mulai 1 November 2017 nanti. 





Info dan foto: www.poskotanews.com.
Editor: Adit.



0 komentar:

Posting Komentar