Rabu, 20 September 2017


SATUAN Reserse Narkoba Polrestro Jakarta Barat melakukan Operasi Cipta Kondusif terhadap peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Jakarta Barat, Selasa (19/9). Hasilnya, ribuan pil obat terlarang disita aparat dan lima orang diamankan di Mapolres Metro Jakarta Barat.

Operasi dipimpin langsung oleh Kanit III AKP Supriyatin dan bekerjasama dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dan Balai Besar POM Jakarta.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Roycke Hari Langie mengungkapkan, operasi dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Adapun sasaran yang menjadi target operasi seperti obat obatan golongan G.

"Dalam operasi ini, kami berhasil mengamankan lima orang dan barang bukti berupa Tramadol, eximer, dan obat lainnya," ungkap Kapolres.

Kapolres mengatakan, pihaknya akan melakukan pengembangan terkait temuannya tersebut. "Tentunya masih dalam penyelidikan. Ada dua lokasi, di wilayah Jakarta Barat. Toko obat ini tidak memiliki izin edar. Sudah berapa lama berjualan, masih penyelidikan. Obat PCC belum ada. Tapi, obat ini kecenderungan ada kesamaan," katanya.

Sementara itu, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Suhermanto menambahkan, pihaknya melakukan penggeledahan di dua toko obat "Mogana" yang beralamat di Kp Duri Rt.005/04 Kel. Duri Kosambi Cengkareng dan Toko Obat "Rakyat Maju Jaya” di Jl Keamanan Raya No 90 A Kel Keagungan Tamansari, Jakarta Barat.

"Total barang bukti yang kita amankan berupa 7.145 butir pil Tramadol, 1.000 butir Exsimer warna kuning o Racikan Obat berbagai jenis, 29.000 berbagai jenis/merk obat-obatan daftar G diantaranya merk Ambroxol, Pnoxona, Captopnl, Furome Zida, Scandexon, dan merk lainnya 1.500 butir obat kuat merk Long Stick 600 butir obat kuat merk Gold Ant, 100 kotak obat kuat merk Tawon Liar, " katanya.

Dari penemuan barang bukti tersebut lima orang diamankan meliputi satu orang pemilik, dua orang pembeli dan dua orang penjaga.

"Setiap orang, yang dengan sengaja memroduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), " kata dia.



Info dan foto: Puskominfo Humas Polda Metro Jaya.
Editor: Ferry.

0 komentar:

Posting Komentar